FaktaHari – 07 November 2026 | Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin kembali menjadi sorotan publik setelah serangkaian langkah strategis yang diambilnya dalam beberapa pekan terakhir. Dari memimpin rapat tertutup dengan para jenderal hingga menginstruksikan penertiban kawasan hutan ilegal, Sjafrie Sjamsoeddin menunjukkan gaya kepemimpinan yang tegas namun tetap kalem. Pria kelahiran Makassar, 29 Oktober 1952 ini memang dikenal sebagai sosok yang lebih banyak bekerja di balik layar, tetapi dampaknya terasa nyata bagi pertahanan dan keamanan nasional.
Pada Jumat (6/11), Sjafrie Sjamsoeddin mengumpulkan para jenderal di kantornya di Kementerian Pertahanan (Kemhan). Dalam pertemuan yang berlangsung santai namun serius itu, ia menekankan pentingnya soliditas dan kewaspadaan dalam menghadapi tantangan lingkungan strategis yang terus berubah. “Berbagai perubahan dan potensi ancaman harus dicermati secara saksama, disertai kemampuan mengantisipasi serta mengambil langkah yang tepat, terukur, dan bertanggung jawab,” ujar Sjafrie Sjamsoeddin dalam keterangan resmi Kemhan. Ia juga mengingatkan bahwa tugas menjaga pertahanan negara bukan sekadar administrasi, melainkan menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara.
Langkah tegas lainnya datang dari Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang berada di bawah arahan Sjafrie Sjamsoeddin. Pada Rabu (4/11/2026), Satgas PKH resmi mengambil alih kawasan hutan ilegal yang dikelola oleh jaringan perusahaan terafiliasi dengan Arif Kurniawan. Juru Bicara Satgas PKH, Barita Simanjuntak, menegaskan bahwa pengambilalihan ini merupakan bentuk kehadiran negara untuk memastikan kawasan hutan yang dikuasai secara melawan hukum dikembalikan kepada negara. Tidak hanya penyitaan fisik, Satgas PKH juga memproses penagihan denda administratif dan memastikan bahwa sanksi administratif tidak menghapus proses pidana bagi para pelanggar.
Kepemimpinan Sjafrie Sjamsoeddin juga terlihat dalam kunjungan kerjanya ke Yonif Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 840/Golok Sakti di Kabupaten Lebak, Banten, pada Selasa (3/11/2026). Di hadapan prajurit, ia menegaskan bahwa Yonif TP harus memiliki kemampuan ganda: tempur dan pembangunan. “Kehadiran Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan di seluruh 514 Kabupaten/Kota di Indonesia harus dapat dioptimalkan untuk membantu Pemerintah Daerah dan mengatasi kesulitan warga,” kata Sjafrie Sjamsoeddin. Ia juga mengingatkan bahwa TNI lahir dari rakyat dan dibiayai oleh rakyat, sehingga sudah menjadi kewajiban prajurit untuk membalas jasa rakyat melalui pengabdian nyata.
Dalam kancah diplomasi pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin menerima kunjungan kehormatan dari Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Indonesia. Ia menegaskan komitmen Indonesia untuk memperkuat kemitraan pertahanan yang dilandasi prinsip kesetaraan dan saling percaya. Sebelumnya, ia juga menerima Wakil Perdana Menteri sekaligus Menhan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, serta Menhan Sudan, membahas kerja sama di bidang pertahanan dan pertanian. Indonesia dan Tiongkok pun sepakat memperkuat kerja sama pertahanan.
Di tengah kesibukannya, Sjafrie Sjamsoeddin menyempatkan diri memimpin upacara pemakaman secara militer mantan Menhan Ryamizard Ryacudu di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Ia juga turut berduka atas meninggalnya mantan Panglima TNI Laksamana (Purn) Widodo AS. Sosok Sjafrie Sjamsoeddin memang dikenal sebagai perwira yang pernah menjabat Kapuspen TNI, Sekjen Kemhan, hingga Wakil Menhan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kariernya sempat stagnan pasca Orde Baru, tetapi kini ia kembali bersinar sebagai salah satu menteri kunci di kabinet Presiden Prabowo Subianto.
Dengan berbagai langkah strategis yang diambil, Sjafrie Sjamsoeddin membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi penggerak soliditas di tubuh Kemhan sekaligus penegak hukum di sektor kehutanan. Gaya kepemimpinannya yang tenang namun tegas menjadi warna baru dalam pengelolaan pertahanan negara. Ke depan, publik akan terus mencermati kiprah Sjafrie Sjamsoeddin dalam menjaga kedaulatan NKRI dan mendukung pembangunan nasional.
