FaktaHari – 23 Oktober 2026 | Persoalan pengangguran masih menjadi tantangan besar yang dihadapi Indonesia di tengah momentum bonus demografi. Berbagai pihak, mulai dari kepolisian, pemerintah daerah, hingga lembaga pendidikan vokasi, bergerak serentak untuk menekan angka pengangguran melalui program pelatihan keterampilan dan sinergi lintas sektor. Langkah ini dinilai krusial agar ledakan penduduk usia produktif tidak berubah menjadi beban, melainkan menjadi bonus yang menguntungkan.
Di Kepulauan Bangka Belitung, Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) Polda Babel menggencarkan program inovatif bertajuk “Polisi Peduli Pengangguran” (Poliran). Program ini merupakan bagian dari dukungan terhadap 100 hari kerja Kapolri. Kompol M. Fahrudin dari Ditbinmas Polda Babel melakukan koordinasi langsung dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Bangka Belitung, Yamoa’ Harefa, guna membahas langkah strategis dalam memberikan pelayanan, pembinaan, serta pendampingan kepada masyarakat, khususnya terkait informasi kesempatan kerja dan program peningkatan keterampilan (upskilling).
Kabid Humas Polda Babel, Kombes Pol. Agus Sugiyarso, menegaskan bahwa program Poliran adalah wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat. “Melalui sinergi dengan pemerintah daerah dan instansi terkait, kami berharap dapat mendukung upaya penanganan pengangguran serta mendorong terciptanya masyarakat yang lebih mandiri, produktif, dan sejahtera,” ujar Agus. Ke depan, Polda Babel bersama Disnaker akan melakukan pendataan intensif terhadap masyarakat yang berminat mengikuti pelatihan keterampilan kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkelanjutan agar penyaluran tenaga kerja berjalan optimal.
Langkah serupa juga dilakukan Polres Mojokerto Kota. Kapolres Mojokerto Kota, AKBP Dody Munandar, bersama Kasat Binmas AKP Hermanto, menjajaki kerja sama dengan Pemerintah Kota Mojokerto melalui program Polri Peduli Pengangguran. Mereka meninjau Balai Latihan Kerja (BLK) Mojokerto untuk mengidentifikasi potensi fasilitas dan program pelatihan yang tersedia. “Peninjauan BLK Mojokerto menjadi langkah awal untuk menjajaki bentuk dukungan yang dapat dilakukan melalui program Polri Peduli Pengangguran,” ungkap Dody. Sinergi antara Polri, pemerintah daerah, dan lembaga pelatihan kerja diharapkan mampu membuka peluang pemberdayaan masyarakat melalui keterampilan yang sesuai kebutuhan dunia kerja.
Tidak hanya di Jawa dan Sumatera, upaya menekan pengangguran juga bergema di Bali. Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Gianyar menggelar pelatihan barista di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) AI Kabupaten Gianyar. Kepala Disnaker Gianyar, Drs. I Gede Suardana, M.Si., meninjau langsung proses pelatihan dan memberikan motivasi kepada 16 peserta. Ia berharap pelatihan berbasis kompetensi ini mampu membekali masyarakat dengan keahlian yang relevan di industri saat ini, sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, membuka lapangan usaha baru, serta efektif menekan angka pengangguran di Kabupaten Gianyar. Apresiasi juga disampaikan kepada Polres Gianyar yang turut mendukung program pelatihan kerja pemerintah daerah.
Di sisi lain, persoalan pengangguran juga memiliki dimensi global yang memengaruhi perekonomian nasional. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Jumat (23/10) salah satunya dipicu oleh membaiknya data klaim awal pengangguran Amerika Serikat. Analis mata uang Ibrahim Assuabi menyebut data klaim pengangguran awal AS untuk pekan yang berakhir 17 Oktober tercatat 194 ribu, lebih baik dari perkiraan 200 ribu dan mencapai level terendah dalam hampir 57 tahun terakhir. Kondisi ini memperkuat ekspektasi bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga tinggi lebih lama, sehingga meningkatkan daya tarik aset berdenominasi dolar AS dan menambah tekanan terhadap rupiah. Nilai tukar rupiah pun melemah 20 poin atau 0,11 persen menjadi Rp18.080 per dolar AS.
Sementara itu, dari sisi pendidikan vokasi, anggota Komisi XI DPR RI Sarmuji menyoroti paradoks yang cukup tinggi: SMK dibentuk untuk menyiapkan lulusan siap kerja, tetapi data menunjukkan pengangguran yang tinggi justru banyak berasal dari lulusan SMK. Namun, paradoks itu tidak terjadi di SMK-SMAK Bogor dan Politeknik AKA Bogor yang berada di bawah naungan Kementerian Perindustrian. Sarmuji menilai keberhasilan kedua institusi tersebut patut menjadi contoh karena memiliki link and match yang kuat dengan dunia industri. “Bonus demografi seharusnya benar-benar menjadi bonus. Tetapi kalau tidak diimbangi dengan kemampuan SDM dan kesempatan kerja yang memadai, bonus demografi justru bisa menjadi beban,” tegasnya. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029, dengan industri pengolahan ditargetkan tumbuh 8,14 persen dan produktivitas tenaga kerja manufaktur meningkat dari Rp124,35 juta per orang pada 2025 menjadi Rp147,7 juta per orang pada 2029.
Dari rangkaian upaya tersebut, terlihat jelas bahwa penanganan pengangguran memerlukan kolaborasi multipihak yang berkelanjutan. Kepolisian melalui program Poliran dan Polri Peduli Pengangguran membuka akses informasi dan pelatihan; pemerintah daerah melalui Disnaker menyediakan pelatihan berbasis kompetensi; lembaga pendidikan vokasi memperkuat kemitraan dengan industri; dan pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Jika sinergi ini berjalan konsisten, bukan tidak mungkin angka pengangguran dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memastikan bonus demografi benar-benar menjadi berkah bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
