FaktaHari – 17 Juli 2026 | Banda Aceh – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banda Aceh (BBPOM Aceh) kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kali ini, BBPOM Aceh menjadi rujukan bagi Tim Kerja Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Aceh Besar yang ingin mempelajari inovasi pelayanan publik dan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Kegiatan sharing session digelar pada Rabu, 15 Juli 2026, di Ruang Rapat Pimpinan BBPOM Aceh, yang dihadiri oleh 12 peserta dari Tim MPP Aceh Besar dan perwakilan Tim Pelayanan Publik BBPOM Aceh.
Acara ini dipimpin oleh Desi Ariyanti Ningsih, Ketua Tim Bidang Informasi dan Komunikasi BBPOM Aceh selaku Ketua Kelompok Kerja Pelayanan Publik. Dalam sambutannya, Desi menekankan bahwa BBPOM Aceh terus berupaya menghadirkan layanan yang mudah, cepat, transparan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Berbagai inovasi berbasis digital pun dikembangkan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan maupun informasi terkait pengawasan obat dan makanan.
“Pelayanan publik bukan hanya tentang memberikan layanan, tetapi bagaimana memastikan setiap masyarakat memperoleh pengalaman pelayanan yang mudah, cepat, nyaman, dan setara. Karena itu, BBPOM Aceh terus menghadirkan berbagai inovasi layanan berbasis digital sekaligus memastikan kelompok rentan, seperti penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil, dan masyarakat berkebutuhan khusus, memperoleh akses pelayanan yang ramah dan tanpa hambatan,” ujar Desi.
Fokus utama diskusi adalah mekanisme pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), yang menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kualitas layanan. Desi menjelaskan bahwa SKM tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban penilaian, tetapi juga menjadi sarana untuk mendengar suara masyarakat. “Setiap masukan yang diberikan menjadi bahan evaluasi dalam menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, adaptif, dan sesuai dengan harapan masyarakat,” tambahnya.
Tim MPP Kabupaten Aceh Besar yang dipimpin oleh Nurfaizah sangat antusias menggali informasi mengenai pengelolaan SKM, inovasi pelayanan, dan strategi pemenuhan standar pelayanan bagi kelompok rentan. Diskusi berlangsung interaktif, dan peserta banyak bertanya tentang implementasi inovasi digital serta cara menjaga konsistensi kualitas layanan. Kunjungan lapangan ke ruang pelayanan publik dan laboratorium BBPOM Aceh menjadi sesi tambahan yang memperkaya wawasan peserta. Mereka melihat langsung alur pelayanan, fasilitas untuk masyarakat, hingga proses pengujian laboratorium yang menjadi bagian penting dalam pengawasan obat dan makanan.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada BBPOM Aceh atas kesempatan untuk belajar secara langsung. Banyak praktik baik yang kami peroleh hari ini, mulai dari pengelolaan SKM, inovasi pelayanan, hingga komitmen dalam memberikan pelayanan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Semoga pengalaman ini dapat menjadi referensi bagi kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar,” ujar Nurfaizah.
Melalui kegiatan ini, BBPOM Aceh Jadi Rujukan Tim MPP Aceh Besar Pelajari Inovasi Pelayanan Publik dan SKM secara lebih mendalam. Pertukaran pengalaman dan praktik baik diharapkan dapat mendorong lahirnya berbagai inovasi yang semakin responsif, inklusif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. BBPOM Aceh Jadi Rujukan Tim MPP Aceh Besar Pelajari Inovasi Pelayanan Publik dan SKM juga menjadi momentum memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mewujudkan pelayanan prima. Dengan adanya sharing session ini, BBPOM Aceh Jadi Rujukan Tim MPP Aceh Besar Pelajari Inovasi Pelayanan Publik dan SKM secara berkelanjutan, sehingga kualitas pelayanan publik di Aceh semakin meningkat.
Sinergi antara BBPOM Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melalui kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pelayanan publik yang lebih efektif dan terpercaya. Inovasi yang diterapkan di BBPOM Aceh, seperti sistem digital untuk mempermudah akses informasi dan layanan, menjadi model yang bisa diadaptasi oleh MPP Aceh Besar. Selain itu, perhatian terhadap kelompok rentan menunjukkan bahwa pelayanan publik harus inklusif dan tidak diskriminatif. Dengan belajar dari BBPOM Aceh, Tim MPP Aceh Besar optimistis dapat mengimplementasikan praktik terbaik tersebut di wilayahnya.
Kesimpulan: Kunjungan Tim MPP Aceh Besar ke BBPOM Aceh tidak hanya menjadi ajang belajar, tetapi juga memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui pertukaran pengalaman dan diskusi interaktif, kedua pihak sepakat untuk terus berinovasi dan mengedepankan kepuasan masyarakat sebagai prioritas utama. BBPOM Aceh diharapkan dapat terus menjadi rujukan bagi daerah lain dalam mengembangkan pelayanan publik yang unggul.
