FaktaHari – 21 Oktober 2026 | Menteri Perumahan dan Infrastruktur Portugal, Miguel Pinto Luz, kembali menjadi sorotan dalam dinamika politik negara itu. Di tengah tekanan publik terkait krisis perumahan, Miguel Pinto Luz menyatakan keterbukaan untuk merevisi undang-undang sewa bersama Partai Sosialis (PS). Pernyataan ini disampaikannya di Coimbra, Selasa (20/10/2026), usai menghadiri serah terima 72 unit rumah di kawasan perumahan sosial Quinta das Bicas, Taveiro. Namun, ia menolak anggapan bahwa undang-undang tersebut ‘tidak manusiawi dan tidak adil’ seperti yang dilontarkan Sekretaris Jenderal PS, José Luís Carneiro.
“Kami di Parlemen telah menemukan konsensus, kadang dengan kiri, kadang dengan kanan, pada tema A, tema B. Jadi, dengan rendah hati, kami siap melakukan seluruh debat,” ujar Miguel Pinto Luz kepada wartawan. Ia menegaskan tidak ingin berpolemik dengan Carneiro, tetapi menekankan perlunya konsensus dengan semua pihak, termasuk PS. Pernyataan ini muncul setelah Partai Chega tampak mundur dari dukungan terhadap undang-undang sewa baru, yang sebelumnya mereka loloskan dengan abstain pada pemungutan suara umum.
Miguel Pinto Luz juga menyerukan agar partai-partai berhenti menciptakan perpecahan yang tidak perlu. “Mari berhenti mencari perpecahan yang tidak ada. Mari berhenti menciptakan perpecahan steril. Mari temukan solusi. Mari bergandengan tangan dan temukan solusi untuk masalah ini,” tegasnya. Ia menegaskan bahwa pemerintah yang dipimpin Luís Montenegro telah mempercepat pembangunan perumahan publik, dengan target 40 ribu unit hingga Desember dan 50 ribu unit pada 2027.
Meski demikian, menteri dari partai PSD ini menolak anggapan bahwa undang-undang yang baru disahkan pemerintah menyebabkan kenaikan harga. Ia mengingatkan bahwa undang-undang sewa baru belum berlaku. Terkait demonstrasi di Porto dan Lisbon yang menuntut penyelesaian krisis perumahan, Miguel Pinto Luz menghormati hak demonstran dan menolak memberikan penilaian terhadap agenda mereka.
Di sisi lain, Miguel Pinto Luz diterpa isu konflik kepentingan terkait perubahan Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE) yang mempersingkat tenggat waktu untuk menggugat keputusan pemerintah kota di bidang tata ruang. Perubahan ini, yang diungkap oleh SÁBADO, menimbulkan kecurigaan karena memangkas tenggat dari 10 tahun menjadi tiga tahun. Dalam praktiknya, aturan baru ini ‘membersihkan’ sejumlah keputusan Miguel Pinto Luz saat menjabat Wakil Presiden Kota Cascais (2011-2024) yang masih bisa digugat. Komisi Infrastruktur, Mobilitas, dan Perumahan menolak permintaan audisi dari Blok Kiri dan Livre, dengan PSD dan Chega memberikan suara menolak. Chega abstain pada proposal PS, yang akhirnya gagal karena suara PSD. Miguel Pinto Luz hanya lolos dari pengawasan dalam kasus hotel Hilton di Carcavelos karena Jaksa Penuntut Umum mengajukan gugatan di Pengadilan Administratif Sintra sebelum undang-undang baru berlaku. Menurut proses tersebut, ada tiga keputusan mantan wakil presiden Cascais yang digugat: penerbitan izin (2021), penggabungan jalan publik ke lahan pengembangan (2023), dan amandemen izin (2023).
Krisis perumahan di Portugal masih menjadi masalah mendesak. Rita Silva dari platform Casa Para Viver menilai pasar perumahan ‘terlalu percaya diri’ dan menyerukan pembalikan arah kebijakan jika Miguel Pinto Luz benar-benar ingin menyelesaikannya. Di tengah tekanan publik dan politik, langkah Miguel Pinto Luz untuk bernegosiasi dengan PS dan komitmennya meningkatkan perumahan publik akan menjadi ujian kredibilitas pemerintah. Sementara itu, bayang-bayang konflik kepentingan menuntut transparansi dan akuntabilitas, terutama karena kebijakan yang diambilnya berpotensi memengaruhi keputusan masa lalunya. Publik akan mencermati apakah Miguel Pinto Luz mampu menyeimbangkan tuntutan reformasi dengan integritas sebagai pejabat publik.
