FaktaHari – 19 Oktober 2026 | Berbagai peristiwa yang melibatkan pejabat mewarnai dinamika pemerintahan dalam sepekan terakhir. Mulai dari penertiban aset daerah di Mimika, sorotan kinerja menteri, dugaan korupsi dana bencana, hingga evaluasi sistem keamanan pejabat di Inggris. Semua menyoroti akuntabilitas dan pengawasan terhadap para pemangku jabatan publik.
BPKAD Mimika Tertibkan Aset, Satu Mobil Dinas Ditarik
Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mimika terus menertibkan kendaraan dinas yang masih dikuasai mantan pejabat. Kepala BPKAD Mimika, Marthen Tappi Mallisa, mengungkapkan bahwa sejumlah mobil milik pemerintah daerah belum dikembalikan oleh pihak yang tidak lagi menjabat. “Masih ada aset yang belum ditarik dari mantan-mantan pejabat. Namun, sementara ini kami upayakan penarikannya. Aset-aset yang belum ditarik itu kebanyakan mobil,” kata Marthen di Timika, Senin (19/10/2026).
Penarikan menghadapi kendala, seperti petugas tidak bertemu pihak penguasa kendaraan atau permintaan penundaan hingga bulan berikutnya. BPKAD pun membuka opsi penarikan paksa dengan derek. “Kuncinya juga ada di bawah. Nanti kita tarik pakai derek saja,” ujarnya. Tim Penertiban Aset telah dibentuk dan secara bertahap menarik kendaraan, termasuk satu unit mobil yang sebelumnya dikuasai mantan pejabat pada masa pemerintahan bupati terdahulu.
Survei PPI: Mentan, Seskab, dan Menpora Jadi Pejabat dengan Kinerja Terbaik
Survei terbaru Parameter Politik Indonesia (PPI) menempatkan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir sebagai tiga pejabat dengan kinerja terbaik. Survei dilakukan pada 26 September–6 Oktober 2026 terhadap 1.200 responden di 38 provinsi dengan metode multistage random sampling, margin of error ±2,83%, dan tingkat kepercayaan 95%.
Responden diminta memilih menteri/pejabat negara dengan kinerja paling baik. Hasilnya:
- Andi Amran Sulaiman: 15,4%
- Teddy Indra Wijaya: 14,5%
- Erick Thohir: 6,0%
- Saifullah Yusuf: 4,5%
- Bahlil Lahadalia: 3,2%
- Maruarar Sirait: 2,1%
- Tito Karnavian: 1,5%
- Zulkifli Hasan: 1,1%
- Prasetyo Hadi: 0,9%
- Rosan Roeslani: 0,8%
Alasan responden memilih Teddy antara lain sedikit bicara banyak bekerja, tampan dan gagah, mampu mengkomunikasikan program pemerintah, kerjanya terlihat, sering muncul di media, rajin dan profesional, bicaranya mudah dimengerti, serta sering turun ke lapangan. Direktur Eksekutif PPI Adi Prayitno menyatakan survei ini juga mencoba mencuplik menteri atau pejabat yang dinilai memiliki kinerja baik dan tidak baik.
ICW Desak KPK Usut Dana Siap Pakai BNPB hingga Pejabat Atas
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan penyidikan dugaan korupsi Dana Siap Pakai (DSP) di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). ICW menegaskan penetapan tersangka tidak boleh berhenti pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagai pelaksana teknis. “ICW mendesak agar KPK memeriksa mantan Kepala BNPB beserta Deputi terkait. Jangan sampai kasus ini dilokalisir hanya menjerat pelaksana teknis. Sebab, pelaksana teknis tidak akan melaksanakan tanggung jawabnya apabila tidak ada perintah dari atasan,” kata Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW, Wana Alamsyah, dalam keterangan tertulis, Minggu (18/10/2026).
ICW meminta KPK memeriksa mantan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan Deputi Bidang Penanganan Darurat Mayjen TNI Budi Irawan. Wana menyoroti fleksibilitas DSP yang membuka ruang penyalahgunaan tanpa pengawasan memadai. “Proses verifikasi dalam persetujuan anggaran DSP juga harus dilakukan secara ketat. ICW mendorong agar dilakukan audit secara menyeluruh terhadap penggunaan DSP,” imbuhnya. Berdasarkan tren korupsi 2019–2024, terdapat 39 kasus korupsi terkait bencana dengan kerugian negara sekitar Rp135,6 miliar dan suap sekitar Rp91,4 miliar.
Inggris Evaluasi Pengamanan Pejabat Usai Pembunuhan Eks Menteri
Pemerintah Inggris mengumumkan evaluasi sistem pengamanan pejabat dan figur publik pada Senin (12/10/2026). Langkah ini dipicu pembunuhan mantan menteri junior Partai Konservatif, Ann Widdecombe, di kediamannya di Devon pada Juli lalu. Jaksa menyatakan pembunuhan bermotif ideologis. Polisi mendakwa Joshua Kerry atas tuduhan pembunuhan dan terorisme, serta percobaan menerobos kediaman politisi Nigel Farage.
Menteri Dalam Negeri Shabana Mahmood menegaskan, “Serangan terhadap siapa pun di ruang publik adalah serangan terhadap kita semua dan menjadi ancaman bagi demokrasi.” Kementerian Dalam Negeri menugaskan mantan Penasihat Keamanan Nasional Stephen Lovegrove memimpin evaluasi independen selama enam bulan untuk mengkaji ancaman fisik, siber, dan polarisasi sosial bagi keluarga kerajaan, menteri, anggota parlemen, hingga pejabat daerah. Pemerintah memperluas pengawalan bagi mantan politisi, termasuk petugas penghubung dan peningkatan keamanan rumah. Data Komisi Pemilihan Umum menunjukkan 55 persen kandidat pemilu pernah mengalami intimidasi.
Rapat Terbatas di Istana Bogor: Presiden Panggil Sejumlah Pejabat
Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri, wakil menteri, pimpinan lembaga, serta petinggi TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk rapat terbatas di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat malam (16/10/2026). Kepala BRIN Arif Satria membenarkan undangan tersebut. “Kita memenuhi undangan Pak Presiden pada malam ini. Ya, saya yakin pasti ada agenda penting. Nanti akan disampaikan setelah selesai,” ujarnya. Mobil dinas pejabat mulai tiba melalui Pintu 3 sekitar pukul 18.00 WIB, namun sebagian besar tidak berkomentar kepada wartawan.
Kesimpulan
Dinamika seputar pejabat publik menunjukkan pentingnya akuntabilitas, pengawasan, dan profesionalisme. Penertiban aset daerah di Mimika menegaskan kepatuhan terhadap aturan, sementara survei kinerja memberikan gambaran apresiasi publik terhadap pejabat yang bekerja nyata. Desakan ICW agar KPK mengusut tuntas kasus DSP BNPB hingga ke pejabat atas menjadi ujian komitmen pemberantasan korupsi. Di sisi lain, evaluasi pengamanan pejabat di Inggris mengingatkan bahwa perlindungan terhadap tokoh publik adalah fondasi demokrasi. Rapat terbatas di Istana Bogor menandakan koordinasi lintas sektor untuk agenda strategis nasional. Ke depan, transparansi dan integritas para pejabat akan terus menjadi sorotan utama masyarakat.
