FaktaHari – 12 November 2026 | Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kembali menjadi sorotan dalam sejumlah peristiwa politik penting yang terjadi dalam sepekan terakhir. Mulai dari rapat Komisi III DPR dengan Kapolri yang mengungkap dugaan keterlibatan mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam kasus penyadapan, hingga mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden yang membuat Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di DPR otomatis gugur. Dinamika ini menegaskan posisi strategis DPR sebagai arena utama pengawasan dan pengambilan keputusan politik di Tanah Air.
Komisi III DPR Bahas Kasus Penyadapan, Kapolri Ungkap Peran Listyo Sigit
Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap peran mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kasus dugaan penyadapan ilegal. Menurut Kapolri, Listyo Sigit diduga menjadi pemberi perintah sekaligus penerima akhir hasil penyadapan. Perintah tersebut diduga disampaikan secara lisan maupun melalui pesan WhatsApp, dengan target penyadapan yang ditentukan sendiri oleh Listyo. Hingga saat ini, Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah pihak lain. Pengungkapan ini menjadi momen penting bagi DPR dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap institusi kepolisian.
Rapat tersebut juga diwarnai celetukan Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, yang menyebut bahwa Wapres Gibran Rakabuming akan menyerahkan surat pengunduran diri ke MPR pada pukul 11.00. Celetukan itu sontak mengundang tawa sejumlah anggota Komisi III DPR yang hadir. Meski demikian, agenda utama rapat tetap berjalan untuk membahas kasus penyadapan yang menjadi perhatian publik.
Gibran Mundur, HMP di DPR Otomatis Gugur
Keputusan Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri dari kursi Wakil Presiden pada Kamis (12/11/2026) membawa implikasi langsung terhadap proses politik di DPR. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa pengajuan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang diajukan oleh 120 anggota DPR menjadi tidak relevan lagi. “Keputusan mengundurkan diri ini membuat hak menyatakan pendapat yang disampaikan oleh 120 anggota DPR kemarin menjadi tidak relevan lagi. Karena kan hak menyatakan pendapat itu kemarin kita ajukan untuk pemberhentian Saudara Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden,” ujar Doli dalam tayangan Breaking News Metro TV.
Doli menambahkan bahwa mekanisme selanjutnya kini beralih sepenuhnya ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Menurutnya, langkah Gibran menyerahkan surat pengunduran diri langsung ke MPR merupakan langkah konstitusional yang tepat. Senada dengan Doli, Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menegaskan bahwa HMP otomatis tidak dapat dilanjutkan karena kehilangan sasaran. “Apalagi yang mau di-HMP-kan sementara objeknya sudah tidak ada,” ujar Khozin. Ia berharap langkah ini menyudahi polemik selama dua tahun yang dinilai telah menguras energi bangsa, sekaligus mengapresiasi cara Gibran mengantarkan pengunduran dirinya.
Kinerja dan Kepercayaan Publik: PR Besar bagi DPR
Di tengah berbagai dinamika politik tersebut, kepercayaan publik terhadap DPR masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, menyebut bahwa DPR konsisten menjadi lembaga politik yang paling tidak dipercaya (the most distrusted political institution). Berdasarkan Survei Indikator Politik Indonesia terbaru yang dirilis pada Februari 2026, hanya sekitar 56 persen responden yang menyatakan percaya atau sangat percaya kepada DPR. Angka ini jauh di bawah TNI, Presiden, dan Kejaksaan Agung yang mencapai minimal 80 persen, serta Mahkamah Konstitusi, pengadilan, dan KPK yang berada di atas 70 persen.
Burhanuddin menjelaskan bahwa rendahnya kepercayaan publik terhadap parlemen bukan hanya fenomena Indonesia, melainkan gejala global. Di negara-negara OECD, hanya 39 persen warga yang percaya kepada pemerintah nasional. Namun, ia menekankan bahwa karakter DPR sebagai arena pertemuan berbagai kepentingan dan kompromi politik membuatnya lebih rentan terhadap kecurigaan publik. Oleh karena itu, DPR perlu melakukan pembenahan komunikasi publik yang lebih responsif, transparan, dan relevan, seiring dengan pembenahan substansi, sistem, akuntabilitas, dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
Diplomasi Legislasi: Baleg DPR dan Bappenas Belajar Satu Data ke China
Selain isu politik dalam negeri, DPR juga aktif dalam kancah internasional. Delegasi Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) RI mengunjungi China pada Rabu (24/6/2026) untuk mencari masukan mengenai penyusunan Rancangan Undang-Undang Satu Data Indonesia (RUU SDI). Ketua Baleg DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Bob Hasan, menyatakan bahwa kunjungan tersebut merupakan undangan dari Bappenas untuk mempelajari pengalaman China dalam pengelolaan data. “Kami belajar dari pengalaman karena data kita gali lubang tutup lubang. Akibatnya kita tidak punya data yang valid padahal data itu ada di depan mata kita,” kata Bob Hasan di KBRI Beijing.
Saat ini, pembahasan RUU SDI telah memasuki Bab XIII mengenai penyelesaian sengketa. Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) DPR telah membahas berbagai materi, mulai dari partisipasi masyarakat, pengawasan, evaluasi dan akuntabilitas, hingga pendanaan dan pemberian insentif. Pembahasan juga mencakup mekanisme berbagi pakai data antarinstansi, interoperabilitas, serta akses dan transfer data. Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menekankan bahwa RUU SDI adalah inisiatif DPR yang menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya Indonesia akan memiliki satu data yang terpadu. “Inisiatifnya bukan dari pemerintah tapi dari Baleg DPR, ini jadi sejarah baru dalam Indonesia karena dengan adanya RUU Satu Data ini, kita punya Satu Data Indonesia. Sejak Sumpah Pemuda, akhirnya punya satu yang lain, satu data,” ujarnya.
Dengan berbagai agenda yang dihadapi, DPR dituntut untuk terus meningkatkan kinerja dan menjaga kepercayaan publik. Pengawasan terhadap kasus penyadapan, respons terhadap mundurnya Wakil Presiden, upaya peningkatan kepercayaan publik, serta diplomasi legislasi dalam penyusunan RUU Satu Data menjadi cerminan kompleksitas tugas lembaga legislatif. Ke depan, DPR diharapkan mampu menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan negara secara lebih transparan dan akuntabel.
