FaktaHari – 09 November 2026 | Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden RI Prabowo Subianto terus bergulir dan menyeret sejumlah perwira tinggi kepolisian. Setelah menahan tiga jenderal, Bareskrim Polri kembali menetapkan satu irjen. pol. sebagai tersangka baru, yakni Irjen Pol Slamet Uliandi. Penetapan ini menambah daftar panjang perwira tinggi yang terlibat dalam skandal yang mengguncang Korps Bhayangkara tersebut.
Direktorat Tindak Pidana Siber (Dirtipidsiber) Bareskrim Polri mengumumkan bahwa Irjen Pol Slamet Uliandi, yang sebelumnya berstatus saksi, resmi ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis malam (5/11/2026). Menurut Brigjen Pol Suhermanto, penyidik menyimpulkan bahwa Slamet telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Perannya sebagai Dewan Pembina Monitoring Center (MC) Bareskrim membuat setiap operasi penyadapan harus mendapat izin darinya.
“Sampai saat ini, Kabag Monitoring yaitu tersangka EH dan AS, jika akan melaksanakan provisioning ataupun penyadapan, harus mendapat izin dari Saudara SU,” ujar Suhermanto dalam konferensi pers di Jakarta.
Selain merestui penyadapan, Slamet juga disebut menyetujui penghapusan hasil sadapan pada awal Oktober 2026. Tersangka AS meminta izin untuk menghapus file hasil penyadapan, dan permintaan itu di-ACC oleh Slamet. Akibat perbuatannya, ia dijerat Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP tentang akses ilegal dengan ancaman 6 tahun penjara, Pasal 258 ayat (1) UU No. 1/2023 dengan ancaman 10 tahun, serta Pasal 32 ayat (1) UU ITE dengan ancaman 8 tahun. Namun, Slamet belum ditahan karena kondisi kesehatannya pascastroke.
Sebelumnya, tiga perwira tinggi lain telah ditahan di Rutan Mabes Polri dan Mako Brimob. Mereka adalah mantan Kapolri Jenderal (Purn) Listyo Sigit Prabowo, Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, dan Widyaiswara Sespim Lemdiklat Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Ketiganya dijerat pasal berlapis terkait penyadapan tanpa prosedur, akses ilegal, serta perusakan dan penghapusan data elektronik.
Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution merupakan perwira kelahiran Bandung, 2 April 1981, yang dikenal sebagai jenderal termuda sekaligus mantan ajudan Presiden Prabowo. Lulusan Akpol 2002 ini menorehkan sejarah sebagai orang pertama di angkatannya yang meraih pangkat Brigadir Jenderal pada Oktober 2025 dan Inspektur Jenderal pada September 2026. Kariernya yang cemerlang membuatnya dipercaya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri.
Sementara itu, Irjen Pol Eko Hadi Santoso memiliki rekam jejak mentereng di bidang reserse dan pemberantasan narkoba. Lulusan SMA Taruna Nusantara angkatan keempat dan Akpol 1999 ini pernah menjabat sebagai Kasubdit Resmob Polda Metro Jaya pada 2015 dan Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada 2016. Ia dikenal berprestasi dalam membongkar jaringan narkoba kelas kakap. Jabatan terakhirnya adalah Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Adapun Irjen Pol Slamet Uliandi, yang akrab disapa “Kapten Jack”, lahir pada 15 Juli 1971 dan merupakan lulusan Akpol 1994. Ia memiliki pengalaman panjang di bidang reserse dan kejahatan siber, termasuk pernah menjabat sebagai Kadiv TIK Polri. Namanya sempat mencuat saat berperan krusial dalam penangkapan Ferdy Sambo. Kini, ironi terjadi: dari penegak hukum menjadi tersangka dalam kasus penyadapan terhadap presiden.
Hingga kini, penyidik telah memeriksa 13 saksi dan 5 ahli, terdiri dari 3 ahli ITE dan 2 ahli pidana. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis yang ancaman hukumannya mencapai 10 tahun penjara. Kasus ini menjadi ujian berat bagi institusi Polri untuk menegakkan hukum secara adil tanpa pandang pangkat.
Dengan penetapan Slamet Uliandi, total empat jenderal polisi telah menjadi tersangka. Publik menantikan kelanjutan penyidikan yang transparan dan profesional. Skandal ini tidak hanya mencoreng citra kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan dan prosedur penyadapan di lingkungan Bareskrim Polri. Penegakan hukum harus menjadi prioritas, siapa pun pelakunya.
