FaktaHari – 08 November 2026 | Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia kembali menjadi sorotan publik pada Jumat (6/11/2026). Berbagai peristiwa penting terjadi, mulai dari usulan reformasi undang-undang, penggeledahan kasus nikel, hingga penetapan tersangka mantan pegawai bank. Dinamika ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan komprehensif dari berbagai lini.
Ikatan Alumni Institut Teknologi Sepuluh Nopember (IKA ITS) mengusulkan reformasi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) kepada pemerintah. Usulan ini disampaikan langsung kepada Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan di Gedung DEN, Jakarta. IKA ITS menilai ketidakjelasan penerapan tindak pidana korupsi, terutama terkait kerugian negara, telah menimbulkan keraguan bagi pengambil keputusan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kondisi tersebut dikhawatirkan membuat para profesional ragu mengambil keputusan bisnis dan berdampak pada hambatan pelayanan publik serta daya saing perusahaan nasional.
Wakil Ketua Umum IKA ITS, Boy Robyanto, turut hadir dalam pertemuan strategis tersebut. IKA ITS menyoroti Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor yang substansinya kini diatur dalam Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Menurut mereka, unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan pidana, dan kerugian negara perlu ditafsirkan secara lebih jernih agar risiko bisnis serta kesalahan administratif tidak serta-merta dicampuradukkan dengan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, IKA ITS mengajukan tiga poin utama pembaruan hukum kepada pemerintah, meskipun rincian ketiga poin tersebut belum diungkap secara detail.
Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah menangani kasus dugaan korupsi tata kelola nikel di Sulawesi Tenggara yang melibatkan Arif Kurniawan (AK), yang dikenal sebagai ‘Raja Nikel’. Pada Kamis (5/11/2026), tim penyidik melakukan penggeledahan di enam lokasi di wilayah Jakarta, termasuk sebuah rumah di Cilandak, Jakarta Selatan, dan lima kantor perusahaan terafiliasi AK: PT BSJ, PT KAA, dan PT DDA di APL Tower Central Park, serta dua kantor PT DDR di Mid Plaza dan SCBD, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat.
Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita uang tunai sebesar Rp11,2 miliar dari satu lokasi dan Rp595 juta dari lokasi lainnya. Selain itu, disita pula barang bukti elektronik berupa handphone, laptop, dan CCTV. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Saeful Bahri Siregar, mengungkapkan bahwa AK saat ini berada di luar negeri dan keberadaannya sedang dilacak bekerja sama dengan pihak imigrasi. Kasus ini diduga melibatkan lima perusahaan yang mengantongi izin usaha pertambangan nikel di Sulawesi Tenggara, dengan AK sebagai penerima manfaat. Penyidik juga tengah menelusuri dugaan pemberian kepada penyelenggara negara terkait perizinan dan produksi tambang.
Di Yogyakarta, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DIY menetapkan mantan pegawai salah satu bank pelat merah berinisial HSU sebagai tersangka kasus korupsi penyalahgunaan fasilitas kelonggaran tarik. HSU diduga melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan tanda tangan dan cap untuk mengambil dana rekening kelonggaran tarik di kantor cabang Sleman. Aksi tersebut berlangsung sejak 2021 hingga Mei 2026 dan menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp6,74 miliar. Uang hasil korupsi itu diduga digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan bermain judi online.
Kasi Penerangan Hukum Kejati DIY, Langgeng Prabowo, menjelaskan bahwa penyidik telah memeriksa 29 saksi, menyita sekitar 130 dokumen, dan menahan HSU selama 20 hari sejak 5 November 2026. HSU sebelumnya menjabat sebagai account officer junior sebelum menjadi Pimpinan Cabang Pembantu Kelas III di wilayah Sleman. Ia memiliki kewenangan mengelola kredit menengah dan korporasi, dana, serta jasa di kantor cabang tersebut.
Ketiga peristiwa ini mencerminkan kompleksitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Di satu sisi, ada dorongan untuk memperjelas batas antara keputusan bisnis dan tindak pidana korupsi agar iklim investasi tidak terganggu. Di sisi lain, penegakan hukum terus dilakukan terhadap kasus-kasus yang merugikan keuangan negara, baik yang melibatkan pengusaha besar maupun oknum pegawai bank. Sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan tata kelola yang bersih dan bebas dari korupsi.
