FaktaHari – 12 November 2026 | JAKARTA – Aksi demo LGBT yang mencuat dalam gelaran Women’s March Jakarta 2026 pada Sabtu (7/11/2026) terus menuai polemik. Keterlibatan kelompok LGBT+ serta penyandingan bendera pelangi dengan bendera Palestina dalam demo LGBT tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) hingga Kementerian Agama (Kemenag).
Wakil Ketua Umum MUI, KH M Cholil Nafis, menyampaikan keprihatinan mendalam atas aksi demo LGBT itu. Ia mengaku khawatir kemurkaan Tuhan akan turun jika masyarakat dan pemangku kebijakan hanya diam membiarkan gerakan kampanye LGBT makin terbuka di Tanah Air. “Bahkan kami takut dikutuk oleh Allah kalau kami tidak menolak terhadap aksi-aksi LGBT ini. Harusnya mereka malu, malah kita yang jadi malu,” ujar Kiai Cholil dalam keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
Kiai Cholil secara khusus menyoroti tindakan peserta demo LGBT yang membentangkan bendera LGBT bersamaan dengan bendera Palestina. Menurutnya, tindakan mendompleng agenda LGBT dalam aksi solidaritas untuk rakyat Palestina telah menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. “Itu menodai kemurnian perjuangan kemerdekaan Palestina. Karena yang kami perjuangkan adalah kemerdekaan Palestina, para LGBT jangan numpang di kemurnian itu,” tegasnya.
Ia menambahkan, sekalipun kelompok tersebut menyuarakan dukungan bagi kemerdekaan Palestina, hal itu tidak bisa dijadikan dalih untuk meloloskan atau mentoleransi keberadaan LGBT di Indonesia. “Meskipun mereka mendukung kemerdekaan Palestina, tapi tidak dalam rangka kita mengesahkan atau mentolerir LGBT,” lanjut Kiai Cholil.
Lebih lanjut, Kiai Cholil mengingatkan kembali dasar negara Indonesia yang berlandaskan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan hukum positif dan Undang-Undang Perkawinan yang berlaku, negara Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin serta keabsahan pernikahan antara laki-laki dan perempuan. “Kita harus taat terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa bahwa Indonesia hanya mengakui dua jenis kelamin. Dalam undang-undang pernikahan itu hanya ada laki dan perempuan. Pasangannya laki-laki dengan perempuan, bukan laki-laki sama laki-laki atau perempuan dengan perempuan,” paparnya.
Senada dengan MUI, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama (Kemenag) Kamaruddin Amin mengecam tindakan ciuman sesama laki-laki kaum LGBTQ dalam rangkaian aksi Women’s March Jakarta. Ia pun mengajak seluruh elemen masyarakat berkolaborasi menjaga nilai agama, budaya, dan etika bangsa di tengah maraknya kampanye LGBT. “Saya kira, pertama dari sisi budaya kita, orang Indonesia, orang Timur, tentu kita punya budaya, punya etika, punya nilai yang kita sepakati bersama. Yang berdasarkan agama kita, berdasarkan budaya kita, berdasarkan etika yang kita sepakati bersama. Ya tentu harus kita jaga bersama-sama,” ujar Kamaruddin saat dimintai tanggapan, Selasa (10/11/2026).
Menurut dia, upaya menjaga nilai-nilai tersebut membutuhkan kolaborasi berbagai entitas masyarakat, tidak hanya Kementerian Agama tetapi juga komunitas keagamaan, organisasi berbasis suku, dan kelompok kebudayaan. Kamaruddin juga menyoroti pentingnya peran media dalam memitigasi persoalan tersebut. Kemenag sendiri telah berupaya menangani persoalan itu dari akar melalui pendidikan, salah satunya dengan membahas penguatan nilai-nilai terkait dalam kurikulum pendidikan.
Polemik demo LGBT ini juga memunculkan kekhawatiran konflik horizontal. Ketua Himpunan Mahasiswa Sosiologi (HIMASOS) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Andreas Saebudi menilai perdebatan mengenai keterlibatan kelompok LGBT+ berpotensi memunculkan ketegangan sosial sekaligus menggeser perhatian publik dari tujuan utama aksi. “Yang dikhawatirkan justru hal ini dapat memicu konflik horizontal dan mengaburkan substansi tuntutan yang lebih penting,” ujarnya kepada awak media, Senin (9/11/2026).
Di media sosial, gelombang penolakan terhadap demo LGBT juga ramai. Salah satu unggahan menulis, “TOLAK KERAS LGBT!!” disertai pernyataan, “Ketika penyimpangan dibungkus dengan kata toleransi, maka yang rusak bukan cuma moral, tapi juga masa depan generasi, miris!!” Komentar serupa datang dari warganet yang menilai popularitas gerakan tidak serta-merta menjadikan tuntutannya benar.
Aksi Women’s March Jakarta 2026 sendiri dimulai dari Simpang Sarinah menuju Patung Kuda, Gambir, dengan mengusung tema “Negara Menindas, Kita Lawan!”. Massa menyampaikan sembilan kelompok tuntutan, termasuk penghapusan kekerasan dan diskriminasi berbasis gender, seksualitas, disabilitas, agama, dan status sosial. Namun, perjalanan massa sempat terhambat barikade polisi hingga terjadi aksi saling dorong.
Selain itu, sebuah truk orasi bertuliskan “Revolusi Akhlak” yang dihiasi bendera pelangi dalam demo LGBT tersebut turut menjadi perhatian warganet. Truk dengan tulisan serupa disebut-sebut kerap digunakan oleh Front Persaudaraan Islam (FPI) dalam sejumlah aksi demonstrasi, sehingga memunculkan tanda tanya karena FPI dikenal memiliki sikap berseberangan dengan isu LGBT.
Di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat dijadwalkan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta pada Selasa, 10 November 2026, bertepatan dengan Hari Pahlawan. Agenda unjuk rasa tersebut melibatkan mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah (PTMA), serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang akan menyampaikan aspirasi terkait sejumlah persoalan nasional. Namun, demo LGBT yang telah berlangsung sebelumnya tetap menjadi sorotan utama.
Dengan meningkatnya penolakan dari berbagai pihak, termasuk MUI dan Kemenag, pemerintah didesak untuk bertindak tegas terhadap gerakan kampanye LGBT yang semakin terbuka. Polemik demo LGBT ini menjadi pengingat akan pentingnya menjaga nilai-nilai agama, budaya, dan etika bangsa sesuai dengan dasar negara Pancasila, khususnya sila Ketuhanan Yang Maha Esa.
