FaktaHari – 31 Oktober 2026 | Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, kapolri suyudi meluncurkan program ambisius bernama Polisi Peduli Pengangguran (Poliran), sebuah inisiatif yang menyasar masyarakat tanpa pekerjaan agar kembali produktif sekaligus menekan potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas). Program ini dicanangkan setelah pertemuan dengan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto, di Mabes Polri, Jumat (30/10/2026).
Menurut kapolri suyudi, tingginya angka pengangguran menjadi salah satu pemicu utama munculnya masalah keamanan di lingkungan masyarakat. Karena itu, Polri merasa perlu mengambil peran aktif, tidak hanya sebagai penegak hukum tetapi juga sebagai motor penggerak kesejahteraan sosial. “Kita ada kegiatan namanya Poliran (Polisi Peduli Pengangguran). Kenapa kita memiliki kepedulian terhadap pengangguran? Karena pengangguran ini berpotensi terjadinya gangguan kamtibmas,” ujar kapolri suyudi seusai pertemuan.
Dalam pelaksanaannya, Polri akan mengerahkan Bhabinkamtibmas untuk mendata warga yang belum memiliki pekerjaan, bekerja sama dengan perangkat desa dan pendamping desa. Setelah terdata, peserta akan mengikuti pelatihan keterampilan yang melibatkan sejumlah kementerian, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Kesehatan. Pelatihan difokuskan pada penguatan soft skill agar masyarakat siap kembali masuk ke dunia kerja. “Kita juga sudah bekerja sama dengan Kementerian Tenaga Kerja, Sosial, dan Kesehatan, kita latihkan secara soft skill, sehingga masyarakat kita yang pada hakikatnya berkebutuhan dalam hal pekerjaan, bisa kembali produktif setelah dilatihkan secara soft skill tadi,” jelas kapolri suyudi.
Menariknya, sasaran Poliran tidak hanya terbatas pada pengangguran umum. Program ini juga menyasar orang-orang yang telah menjalani rehabilitasi ketergantungan narkotika namun belum berhasil memperoleh pekerjaan setelah pulih. Langkah ini menjadi terobosan baru karena menggabungkan upaya pemulihan sosial dengan pencegahan penyalahgunaan narkoba. Selain itu, Polri menjalin kerja sama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah untuk memastikan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Setelah pelatihan, peserta akan dibantu mengakses lowongan kerja di perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja.
Namun, di tengah gebrakan positif tersebut, kapolri suyudi juga menghadapi kritik terkait mutasi jabatan di lingkungan Polri. Sebanyak 300 personel dari pangkat dua melati hingga tiga bintang dimutasi melalui tiga telegram rahasia. Kritik muncul karena dua perwira tinggi, Irjen Polisi Deni Dharmapala dan Brigjen Polisi Kristian Parluhutan Siagian, dinilai memiliki catatan pelanggaran hukum di masa lalu namun justru ditempatkan pada posisi strategis. Publik pun mempertanyakan konsistensi kapolri suyudi dalam membangun Polri yang bersih dan berintegritas.
Meski demikian, program Poliran tetap mendapat apresiasi dari berbagai kalangan. Inisiatif ini diharapkan menjadi model pemberdayaan masyarakat yang melibatkan kepolisian secara langsung. Dengan pendekatan humanis, Polri tidak hanya hadir sebagai pengayom, tetapi juga sebagai mitra dalam meningkatkan kesejahteraan warga. Keberhasilan Poliran akan sangat bergantung pada sinergi antarlembaga, data yang akurat, serta monitoring berkelanjutan agar pelatihan yang diberikan benar-benar mengantar peserta ke dunia kerja.
Sebagai penutup, langkah kapolri suyudi melalui Poliran patut diapresiasi sebagai upaya nyata menjawab persoalan pengangguran yang selama ini menjadi pekerjaan rumah bersama. Namun, transparansi dalam mutasi jabatan juga menjadi ujian bagi komitmen kapolri suyudi dalam membersihkan institusi Polri. Publik akan terus mengawasi, karena keberhasilan sebuah program tidak terlepas dari integritas para pelaksananya. Jika Poliran mampu berjalan optimal, bukan tidak mungkin program ini menjadi warisan positif bagi kepemimpinan kapolri suyudi di Korps Bhayangkara.
