FaktaHari – 22 Oktober 2026 | Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus menunjukkan perkembangan signifikan. Hingga 1 April 2024, realisasi anggaran dari APBN untuk IKN mencapai Rp4,3 triliun atau 10,9 persen dari total pagu Rp39,6 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini dalam konferensi pers APBN KiTa di Jakarta, Jumat (26/4/2024). “Baru 11 persen dari pagu,” ujarnya. Secara keseluruhan, alokasi anggaran IKN dari 2022 hingga 2024 mencapai Rp72,1 triliun, dengan rincian Rp5,5 triliun pada 2022, Rp27 triliun pada 2023, dan Rp39,6 triliun pada 2024.
Dana tersebut digunakan untuk klaster infrastruktur sebesar Rp2,3 triliun (6,4 persen dari pagu Rp36,5 triliun) dan klaster non-infrastruktur Rp2 triliun (65,5 persen dari pagu Rp3,1 triliun). Progres fisik tercatat 13,5 persen. Pembangunan mencakup gedung di Kawasan Istana Negara, Kemenko, Gedung Otorita IKN, rusun ASN dan Hankam, rumah tapak menteri, serta infrastruktur pengendalian banjir seperti Sepaku Semoi dan embung. Sementara itu, klaster non-infrastruktur meliputi perencanaan, koordinasi, promosi, dan sosialisasi pemindahan.
Di sisi lain, pembangunan IKN juga melibatkan investasi swasta. Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, mengungkapkan masuknya investor dari China dan Korea Selatan dengan total nilai Rp4 triliun. Perusahaan Starbright dari China menanamkan Rp1,5 triliun untuk apartemen dan perkantoran, sedangkan Dian Jaya dari Korea Selatan menginvestasikan Rp2,5 triliun untuk proyek serupa. “Ada apartemen dan perkantoran dari China dan Korea,” kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026). Selain itu, investor juga tertarik pada sektor restoran, hotel, dan makanan-minuman. Skema KPBU digunakan untuk pembangunan delapan menara hunian ASN dan 109 unit rumah tapak.
Basuki melaporkan bahwa kawasan eksekutif telah mencapai 100 persen, sementara fasilitas legislatif dan yudikatif baru sekitar 30 persen. Investasi swasta ini menambah daftar proyek yang mendukung pengembangan IKN, sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya bergantung pada APBN.
Perkembangan IKN juga membawa dampak pada aspek sosial dan keagamaan. Pada 20–22 Oktober 2026, Ignatius Kardinal Suharyo, Uskup Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI), melakukan kunjungan pastoral ke Balikpapan dan kawasan IKN. Kunjungan ini untuk mempersiapkan pelayanan bagi personel TNI-Polri dan keluarga yang akan bertugas di IKN. Kardinal Suharyo didampingi Wakil Uskup OCI, Romo Kolonel (Purn.) Yos Bintoro, serta sejumlah purnawirawan. Mereka disambut Uskup Samarinda, Mgr. Yustinus Tarmono Harjosusanto, dan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono.
Dalam kunjungan tersebut, Kardinal Suharyo meninjau Gereja Santo Fransiskus Xaverius yang berada di kompleks KIPP IKN. Gereja ini direncanakan menjadi basilika pertama di Indonesia. “Ini satu-satunya basilika di Indonesia jika terwujud,” ujarnya. Gereja mengusung arsitektur inkulturasi budaya dan nilai kerukunan antarumat beragama, dengan Plaza Kerukunan sebagai simbol penghubung dengan tempat ibadah agama lain. Kardinal Suharyo mengapresiasi upaya pembangunan dan menekankan pentingnya persiapan teknis sebelum peresmian.
Meski demikian, IKN juga dihadapkan pada tantangan lingkungan. Basuki memastikan tidak ada korporasi yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sekitar IKN. Ia menyatakan bahwa praktik pembakaran oleh korporasi terjadi di Kalimantan Barat, Tengah, dan Selatan, dengan 11 korporasi menjadi tersangka dan 12 lainnya dalam penyelidikan. Di sekitar IKN, area terbakar mencapai 1.600 hektare, terdiri dari 900 hektare di Taman Hutan Raya Bukit Soeharto dan 600 hektare kebun sawit warga. “Semua titik api sudah padam dan tidak memengaruhi proyek IKN,” tegas Basuki. Namun, petani sawit menanggung kerugian lahan tanpa pihak korporasi yang bisa dituntut.
Dengan kombinasi pendanaan APBN, investasi swasta, dan perhatian pada aspek sosial-keagamaan, IKN terus bertransformasi menjadi pusat pemerintahan yang inklusif. Ke depan, tantangan seperti kesenjangan pembangunan fasilitas dan risiko lingkungan perlu dikelola agar IKN benar-benar menjadi kota berkelanjutan.
