FaktaHari – 21 Oktober 2026 | Seorang ibu berusia 40-an di Kotamadya Eslöv, Swedia, harus menelan pil pahit setelah keputusannya menarik dana pensiun swasta senilai lebih dari 52.000 kronor pada Juni lalu berbuntut panjang. Uang tersebut kini habis, namun pihak berwenang tetap menolak permohonan bantuan penghidupan atau försörjningsstöd untuk bulan September. Kasus ini menyoroti celah aturan ut atau pengambilan dana pensiun dini yang kerap menjerat warga berpenghasilan rendah.
Menurut dokumen pengadilan administrasi yang dihimpun, ibu tersebut mengajukan permohonan bantuan sosial karena kondisi ekonominya yang mendesak. Namun, Kotamadya Eslöv menilai bahwa dana 52.000 kronor yang ia tarik tiga bulan sebelumnya seharusnya masih cukup untuk menopang kebutuhan hidup hingga September. Pengadilan Administratif (Förvaltningsrätten) kemudian menguatkan keputusan tersebut, sehingga sang ibu tetap tidak menerima bantuan selama beberapa bulan.
Kepala unit bantuan sosial di Eslöv, Lennart Andersson, menjelaskan bahwa prinsip utama dalam pemberian försörjningsstöd adalah bahwa pemohon harus terlebih dahulu menggunakan aset atau sumber daya yang dimiliki sebelum mengajukan bantuan. “Dana pensiun swasta yang ditarik secara sekaligus dianggap sebagai sumber daya finansial yang tersedia. Jika dana itu habis dalam waktu singkat, kami tetap harus menghitung apakah jumlahnya memadai untuk periode tertentu,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (21/10/2026).
Kasus ini memicu diskusi hangat di kalangan pemerhati sosial. Banyak yang menilai bahwa aturan ut tersebut terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan realitas biaya hidup yang terus meningkat. Seorang konselor keuangan di Malmö, Anna Sjöberg, menyatakan bahwa penarikan pensiun swasta sering kali dilakukan karena kebutuhan mendesak, bukan karena kemewahan. “Ketika uang itu habis untuk membayar utang atau biaya medis, sangat tidak adil jika bantuan negara tetap ditahan. Ini adalah persoalan ut yang perlu direvisi,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemerintah Kotamadya Eslöv berdalih bahwa keputusan tersebut diambil untuk menjaga akuntabilitas anggaran sosial. Mereka menegaskan bahwa setiap permohonan dievaluasi berdasarkan pedoman yang berlaku, termasuk menghitung ulang kemampuan finansial pemohon. “Kami tidak serta-merta menolak. Kami melakukan perhitungan bahwa dana 52.000 kronor setara dengan kebutuhan hidup selama tiga bulan. Jika habis lebih cepat, itu di luar kendali kami,” tambah Andersson.
Namun, keputusan pengadilan administrasi menuai kritik dari berbagai organisasi bantuan hukum. Mereka berpendapat bahwa definisi “cukup” dalam peraturan ut pensiun swasta sering kali tidak selaras dengan standar hidup layak di Swedia. Sebuah laporan dari lembaga riset sosial menunjukkan bahwa biaya hidup di Eslöv, termasuk sewa dan transportasi, telah naik sekitar 12 persen dalam dua tahun terakhir, sementara besaran bantuan sosial tidak mengalami kenaikan signifikan.
Ibu tersebut kini tengah mempertimbangkan untuk mengajukan banding ke pengadilan tingkat lebih tinggi. Ia mengaku terpaksa menarik pensiun swasta karena suaminya kehilangan pekerjaan dan anaknya membutuhkan perawatan medis. “Saya tidak tahu lagi harus berbuat apa. Uang sudah habis, dan kami tidak punya penghasilan. Ini seperti lingkaran setan ut yang tidak ada habisnya,” keluhnya saat ditemui di kediamannya.
Kasus ini juga menjadi perhatian Dinas Sosial setempat yang berjanji akan meninjau kembali pedoman internal terkait perhitungan aset dalam bentuk pensiun swasta. Mereka berencana mengadakan konsultasi publik untuk menampung masukan dari warga dan organisasi sosial. Langkah ini diharapkan dapat mencegah kasus serupa terulang di masa depan.
Pengamat kebijakan sosial dari Universitas Lund, Profesor Erik Lindqvist, menilai bahwa persoalan ini adalah cerminan dari sistem kesejahteraan yang perlu pembaruan. “Negara harus hadir ketika warga benar-benar tidak mampu, bukan hanya melihat angka di rekening. Prinsip ut dalam pensiun swasta seharusnya tidak menjadi penghalang untuk mendapatkan hak dasar,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, ibu tersebut masih menunggu keputusan banding. Sementara itu, Kotamadya Eslöv menyatakan akan tetap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Kasus ini menjadi pengingat bahwa di balik angka dan regulasi, ada kehidupan nyata yang terdampak.
