FaktaHari – 25 Oktober 2026 | Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) 2026 yang digelar di Grand Ballroom Convention JIEXPO Kemayoran, Jakarta, pada Kamis (22/10/2026), menjadi panggung penting bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sinergi perluasan akses keuangan. Forum yang mengusung tema “Percepatan Akses Keuangan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia” ini dibuka langsung oleh Presiden RI Prabowo Subianto. Namun, acara tersebut juga menyita perhatian publik setelah Presiden melontarkan sindiran terkait ketidakhadiran sejumlah kepala daerah, salah satunya Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini terdapat 552 TPAKD yang tersebar di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia. Keberadaan TPAKD dinilai menjadi salah satu upaya strategis untuk memperluas akses keuangan sekaligus mendukung pemerataan ekonomi. “Dapat kami laporkan bahwa ini adalah untuk mendukung Asta Cita, terutama dalam hal pemerataan ekonomi, pemberantasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat ini kita sudah memiliki 552 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah di seluruh provinsi, kabupaten, kota di Indonesia,” ujar Friderica.
Friderica memaparkan sejumlah capaian program yang telah berjalan. Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir tercatat telah menyalurkan Rp 64,8 triliun kepada 2,3 juta debitur. Selain itu, Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan Rp 5,4 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur. Menurutnya, pelaksanaan program tersebut melibatkan kerja sama OJK, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan berbagai pihak terkait. Kolaborasi ini diperlukan agar akses keuangan dapat menjangkau masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi ekonomi di masing-masing wilayah.
Selain memperluas pembiayaan, OJK juga mencatat perkembangan tingkat literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Pada 2026, tingkat literasi keuangan tercatat mencapai 69 persen, sedangkan tingkat inklusi keuangan telah melampaui 93 persen. Perluasan akses tersebut juga menyasar kalangan pelajar melalui program Satu Rekening, Satu Pelajar dengan produk Simpanan Pelajar (SimPel). Melalui program ini, pelajar dapat membuka rekening dengan setoran awal mulai Rp5.000. Program tersebut menjadi salah satu upaya OJK dalam memperluas akses layanan keuangan sejak dini.
Sementara itu, penyaluran kredit dan pembiayaan selama periode Agustus hingga Oktober 2026 tercatat mencapai Rp 53 triliun kepada sekitar 2,1 juta penerima manfaat. Mereka berasal dari berbagai kelompok usaha, mulai dari pengemudi ojek daring yang mengembangkan usaha warung, pedagang makanan dan pakaian, petani kopi, hingga pelaku usaha ikan nila. Kehadiran TPAKD di daerah diharapkan dapat terus mendorong penyaluran pembiayaan yang tepat sasaran.
Dalam arahannya, Presiden Prabowo mengapresiasi OJK, pemerintah daerah, dan perbankan daerah atas kerja keras membangun kelembagaan dalam percepatan akses keuangan. Ia menegaskan pembangunan nasional harus memberi manfaat nyata bagi kesejahteraan dan daya beli rakyat. “Upaya peningkatan kesejahteraan harus terus diperjuangkan melalui kerja bersama seluruh unsur pemerintahan, mulai dari tingkat pusat hingga daerah,” ujar Prabowo. Presiden juga mengingatkan pentingnya mengamankan kekayaan negara agar dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Di sela-sela sambutannya, Prabowo sempat menyentil ketidakhadiran Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji. “Wakil Gubernur Kalimantan Timur, Seno Aji. Wakil Gubernur? Waduh. Catat ya, uang jalannya dikembalikan,” ujar Prabowo sambil berkelakar. Sindiran ini langsung viral di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Seno Aji memberikan penjelasan. Ia mengaku tidak dapat menghadiri Rakornas TPAKD karena pada saat bersamaan sedang memantau penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur, serta mengunjungi keluarga bayi yang meninggal dunia akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Palaran, Samarinda.
Seno menjelaskan bahwa agenda Rakornas TPAKD semula dijadwalkan untuk Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Namun, penugasan kepadanya baru diterima pada dini hari, ketika dirinya sudah memiliki agenda penanganan karhutla. “Di hari itu saya sedang memantau karhutla dan mengunjungi keluarga korban meninggal dunia akibat ISPA dari asap. Disposisi diterima dini hari saat saya masih di lokasi kebakaran, jadi tidak bisa berangkat,” jelas Seno, Jumat (23/10/2026). Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada Presiden dan meminta doa agar kebakaran segera tertangani.
Kepala Diskominfo Kaltim, Ririn Sari Dewi, menambahkan bahwa Pemprov Kaltim telah mengonfirmasi kehadiran perwakilan resmi kepada pihak protokol Kementerian Dalam Negeri sejak pagi hari. Pemprov Kaltim dalam kegiatan tersebut diwakili Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Kaltim, Iwan Darmawan. Hal ini menunjukkan komitmen daerah untuk tetap mendukung agenda nasional percepatan akses keuangan.
Dukungan terhadap kelancaran acara juga datang dari PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi (UID) Jakarta Raya. General Manager PLN UID Jakarta Raya, Moch. Andy Adchaminoerdin, menyatakan bahwa pihaknya menyiapkan satu set Uninterruptible Power Supply (UPS) berkapasitas 100 kVA dan Unit Gardu Bergerak (UGB) berkapasitas 1.000 kVA. Personel PLN juga disiagakan untuk memastikan pasokan listrik tanpa kedip selama acara berlangsung. “PLN memastikan kesiapan pasokan listrik untuk mendukung kelancaran Rakornas TPAKD 2026,” ujar Andy.
Sejumlah daerah juga menunjukkan komitmennya terhadap perluasan akses keuangan. Bupati Kepulauan Talaud, Welly Titah, hadir dalam Rakornas TPAKD 2026. Kehadirannya mencerminkan keterlibatan Pemkab Kepulauan Talaud dalam mendukung agenda perluasan akses keuangan nasional, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan dan perbatasan. Pelaku UMKM, petani, dan nelayan membutuhkan layanan keuangan yang mudah dijangkau. Sementara itu, Wakil Bupati Indragiri Hulu, Hendrizal, juga hadir dan menegaskan komitmen Pemkab Inhu untuk memperkuat akses layanan keuangan inklusif dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Pemkab Inhu terus mendorong penguatan ekonomi daerah melalui pemberdayaan UMKM dan penyelenggaraan Indragiri Expo sebagai wadah promosi produk lokal.
Rakornas TPAKD 2026 juga membahas arah strategi TPAKD untuk 2027. Forum ini menjadi wadah koordinasi pemerintah pusat dan daerah untuk menyelaraskan program perluasan akses keuangan. Dengan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah daerah dan lembaga jasa keuangan, upaya memperluas inklusi keuangan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk daerah perbatasan dan kepulauan, diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat.
Keberadaan TPAKD di 552 titik menjadi bukti komitmen bersama dalam mempercepat akses keuangan. Berbagai capaian program, peningkatan literasi dan inklusi, serta partisipasi aktif daerah menunjukkan bahwa upaya pemerataan ekonomi melalui sektor keuangan terus berjalan. Meskipun sempat diwarnai dinamika, Rakornas TPAKD 2026 tetap menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan memastikan layanan keuangan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.
