FaktaHari – 24 Oktober 2026 | Pemerintah terus memperluas cakupan bantuan langsung tunai melalui modernisasi sistem perbendaharaan negara. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) resmi menyalurkan tunjangan profesi guru yang masih berstatus pegawai daerah langsung dari kas negara ke rekening penerima. Langkah ini menjadi bagian dari skema Government-to-Person (G2P) yang juga diterapkan untuk gaji PNS, TNI, dan Polri. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa pembayaran langsung ini meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara. “Seluruh PNS, TNI, Polri bahkan tukin atas guru yang saat ini masih merupakan pegawai daerah itu dibayarkan langsung. Sering kita sampaikan pembayaran langsung atas tunjangan profesi guru dari kas negara,” ujarnya di Jakarta, Jumat (23/10/2026).
Mekanisme transfer langsung dari Rekening Kas Umum Negara ke rekening masing-masing penerima memastikan data nama dan nomor rekening bank tersedia dengan akurat. Selain gaji dan tunjangan, skema ini juga digunakan untuk menyalurkan sejumlah program perlindungan sosial, termasuk bantuan langsung tunai kepada masyarakat. Modernisasi sistem perbendaharaan diarahkan untuk mempercepat pencairan dan mengurangi perantara yang tidak perlu.
Di tingkat daerah, kepolisian juga aktif menyalurkan bantuan langsung tunai. Polres Kendal, Jawa Tengah, memberikan bantuan uang tunai kepada 50 warga di wilayah Pening, Dusun Ngampelsari, Desa Sendangkulon, Kecamatan Kangkung, Kabupaten Kendal, pada Kamis (22/10/2026). Selain uang tunai, Polres Kendal membagikan 15 paket beras masing-masing 5 kilogram dengan total 75 kilogram. Kegiatan ini merupakan bagian dari program Quick Wins Kapolri bertajuk “Kumpul Bersama Masyarakat”. Kapolres Kendal AKBP Ratna Quratul Ainy menyatakan bahwa kegiatan tersebut bertujuan mempererat hubungan kepolisian dengan masyarakat serta menyerap aspirasi warga. “Melalui kegiatan ini, kami ingin membangun komunikasi langsung, mendengar aspirasi, dan memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan serta ketertiban lingkungan,” ujarnya.
Namun, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu terkait bantuan langsung tunai dan bansos PKH 2026. Cek Fakta Liputan6.com menemukan klaim tautan cara cek BLT dan Bansos PKH 2026 yang beredar di Facebook pada 18 Oktober 2026. Klaim tersebut mencatut informasi bantuan sosial pemerintah dan meminta pengguna memeriksa status melalui kanal resmi. Pemerintah menegaskan bahwa penyaluran bantuan langsung tunai tidak pernah melalui tautan tidak resmi yang meminta data pribadi. Masyarakat diminta hanya menggunakan kanal resmi dan tidak mudah percaya pada informasi pencairan yang belum terverifikasi.
Dengan berbagai skema yang ada, pemerintah berharap penyaluran bantuan langsung tunai dan tunjangan profesi guru dapat berjalan tepat sasaran, transparan, dan efisien. Modernisasi perbendaharaan negara melalui G2P menjadi fondasi penting untuk memastikan setiap rupiah sampai ke tangan penerima yang berhak. Ke depan, mekanisme ini akan terus diperluas untuk mendukung berbagai program perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
