FaktaHari – 04 Oktober 2026 | Di tengah upaya pemerintah untuk meningkatkan efisiensi penyaluran bantuan sosial (bansos), Kota Makassar memulai langkah baru dengan menjadi pilot project dalam digitalisasi sistem perlindungan sosial (Perlinsos). Program ini diluncurkan oleh Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di GOR Sudiang, Makassar. Dengan melibatkan 6.032 agen Perlindungan Sosial, Makassar diharapkan dapat mempercepat pembenahan data dan memperluas jangkauan bansos agar lebih tepat sasaran.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyatakan bahwa penunjukan Makassar sebagai daerah percontohan adalah sebuah kepercayaan sekaligus peluang untuk meningkatkan kualitas pendataan masyarakat. Gerakan Nasional Peduli Tetangga menjadi salah satu strategi untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kota dalam memastikan bahwa program bantuan menjangkau mereka yang benar-benar membutuhkan.
Di sisi lain, Surabaya telah menjangkau lebih dari satu juta kepala keluarga melalui program Perlinsos Digital. Pemerintah Kota Surabaya memperkuat verifikasi data untuk memastikan akurasi informasi penerima bansos. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya, Eddy Christijanto, menekankan pentingnya ketertiban administrasi agar data kepemilikan kendaraan dan aset lainnya tidak menimbulkan persepsi yang salah dalam penilaian kelayakan penerima bansos.
Batam juga tidak ketinggalan dalam upaya ini. Dengan melibatkan lebih dari 3.000 agen Perlinsos, Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam memperluas pendataan bansos. Zulkifli Aman dari Dinsos PM Batam menyatakan bahwa program ini masih dalam tahap pendataan dengan target mencakup semua kepala keluarga di Batam pada akhir tahun 2026.
Program ini diharapkan dapat menyalurkan bantuan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Program Keluarga Harapan (PKH) kepada masyarakat yang layak pada semester pertama 2027. Gerakan Peduli Tetangga di Batam mendorong masyarakat untuk aktif dalam proses pendataan dengan menjadi agen Perlinsos, sehingga semakin banyak warga dapat terdaftar untuk menerima bansos.
Secara keseluruhan, digitalisasi bansos ini menandakan upaya serius pemerintah untuk memperbaiki sistem perlindungan sosial di Indonesia. Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat, diharapkan bantuan dapat lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
