FaktaHari – 21 Juli 2026 | Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmennya untuk mempercepat reformasi birokrasi melalui penyederhanaan regulasi dan digitalisasi layanan pemerintahan, termasuk percepatan implementasi Single National Identity Card. Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026), Prabowo menyatakan bahwa Indonesia berada di jalur yang tepat dalam pembangunan, namun masih perlu melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. “Kita yakin berada di arah yang benar, tapi kita juga waspada. Kita koreksi diri, kita tahu bahwa efisiensi kita masih kurang. Regulasi kita terlalu banyak, peraturan kita terlalu banyak,” ujar Presiden.
Menjelang dua tahun masa pemerintahannya, Prabowo memberikan arahan dan evaluasi kinerja kabinet. Ia menekankan bahwa efisiensi birokrasi menjadi prioritas utama. Salah satu langkah konkret yang ditegaskan adalah percepatan digitalisasi pemerintahan melalui GovTech dan program transformasi digital lainnya. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah harus menyederhanakan birokrasi agar pelayanan publik lebih cepat dan tidak berbelit. “Saya tegaskan di sini, kita harus sederhanakan pemerintahan. Kita akan mulai melaksanakan atau sudah merintis ke arah digitalisasi pemerintahan, dengan GovTech, dengan program-program lainnya,” tegasnya.
Dalam konteks itu, Prabowo tegaskan percepat reformasi birokrasi, dorong Single National Identity Card sebagai salah satu pilar utama transformasi digital. Kartu identitas tunggal ini diharapkan dapat menyatukan berbagai data kependudukan dan memudahkan akses layanan publik. Presiden mencontohkan bahwa saat ini masih banyak aplikasi yang tidak saling terintegrasi, sehingga masyarakat harus memasukkan data berulang kali. “Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama,” ujar Prabowo.
Ia juga menyinggung berbagai prediksi yang menyebut Indonesia akan kolaps secara ekonomi. Prabowo justru menunjukkan bahwa Indonesia semakin kuat di tengah ketidakpastian global. “Bulan ini akan kolaps, bulan ini akan kolaps, ternyata semakin hari semakin kuat, padahal dunia sedang perang,” tegasnya. Apresiasi diberikan kepada seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang dinilai bekerja keras dan menunjukkan inisiatif. Namun, ia mengingatkan agar tidak cepat berpuas diri karena masih banyak tantangan yang harus dihadapi.
Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa transformasi digital harus berorientasi pada kemudahan rakyat. “Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” ujarnya. Implementasi Single National Identity Card menjadi langkah strategis untuk mewujudkan hal tersebut. Dengan kartu identitas tunggal, diharapkan birokrasi bisa lebih efisien, data terintegrasi, dan pelayanan publik menjadi lebih cepat.
Selain itu, Prabowo juga menyinggung pentingnya digitalisasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional (DEN), sebanyak 43 kabupaten/kota telah menerapkan digitalisasi pendataan penerima manfaat. Hal ini menunjukkan bahwa langkah digitalisasi sudah mulai dirintis dan perlu diperluas ke seluruh sektor.
Presiden juga menegaskan bahwa evaluasi dilakukan bukan untuk mencari kesalahan, melainkan untuk meningkatkan kinerja. “Kita tidak bermaksud untuk mencari kesalahan, kita tidak bermaksud untuk membanding-bandingkan, tiap masa ada pemerintahannya, tiap pemerintah ada masanya,” ujarnya. Dengan semangat perbaikan berkelanjutan, Prabowo yakin bahwa target pembangunan dapat tercapai. Ia mengajak seluruh jajaran kabinet untuk terus bekerja keras dan inovatif.
Kesimpulannya, Prabowo tegaskan percepat reformasi birokrasi, dorong Single National Identity Card sebagai bagian dari upaya menciptakan pemerintahan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada rakyat. Digitalisasi dan penyederhanaan regulasi menjadi kunci utama untuk mewujudkan layanan publik kelas dunia. Dengan komitmen yang kuat, pemerintah optimistis dapat mengatasi berbagai tantangan dan membawa Indonesia semakin maju.
