FaktaHari – 19 Juli 2026 | Badan Gizi Nasional (BGN) mengakui masih memiliki tunggakan pembayaran sebesar Rp 1,6 triliun dari berbagai jenis belanja pada tahun anggaran 2025. Informasi ini disampaikan oleh Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI di Jakarta, Jumat (17/7). Dalam rapat tersebut, Agustina memaparkan secara rinci komposisi utang yang harus segera diselesaikan oleh lembaga yang sebelumnya dipimpin oleh Dadan Hindayana itu.
BGN punya tunggakan Rp 1,6 triliun pada tahun anggaran 2025, ini rinciannya yang perlu diketahui publik. Tunggakan terbesar berasal dari belanja modal pembangunan dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mencapai Rp 1,04 triliun. Selain itu, terdapat tunggakan untuk jasa-jasa seperti event organizer (EO), publikasi, dan lainnya sebesar Rp 330,4 miliar, sertifikasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Rp 111,6 miliar, bantuan pemerintah untuk MBG Rp 100,6 miliar, serta belanja bahan Rp 16,1 miliar. Sisanya mencakup sewa, honor narasumber, perjalanan dinas, dan kewajiban kepada Universitas Pertahanan (Unhan) sebesar Rp 7,3 miliar.
Agustina menyampaikan permohonan maaf kepada pihak ketiga yang belum menerima pembayaran karena masih dalam proses administrasi. Ia menjelaskan bahwa pembayaran tunggakan akan dilakukan melalui mekanisme Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2026 yang saat ini masih dalam proses revisi anggaran. BGN punya tunggakan Rp 1,6 triliun pada tahun anggaran 2025, ini rinciannya yang menjadi perhatian Komisi IX DPR. Anggota komisi mendesak BGN untuk segera merampungkan kewajiban tersebut agar tidak menghambat program MBG ke depannya.
Dalam laporan keuangan audited tahun anggaran 2025, total utang BGN tercatat sebesar Rp 1.609.045.519.861. Rincian lengkap meliputi belanja bahan (Rp 16,1 miliar), sertifikasi SPPG (Rp 111,6 miliar), jasa konsultan (Rp 2,5 miliar), sewa (Rp 1,2 miliar), honor narasumber (Rp 0,8 miliar), perjalanan dinas (Rp 684 juta), bantuan pemerintah (Rp 100,6 miliar), belanja modal pembangunan dapur (Rp 1,04 triliun), jasa lainnya (Rp 330,4 miliar), dan utang ke Unhan (Rp 7,3 miliar). Agustina menegaskan bahwa angka tersebut masih dapat berubah setelah proses verifikasi selesai.
BGN punya tunggakan Rp 1,6 triliun pada tahun anggaran 2025, ini rinciannya yang menunjukkan dominasi belanja infrastruktur dapur MBG. Meskipun demikian, BGN berkomitmen menyelesaikan seluruh tunggakan pada tahun anggaran 2026. Kepala BGN (Plh) juga menjelaskan bahwa defisit dalam laporan operasional bukan disebabkan kerugian usaha, melainkan karena BGN tidak memiliki penerimaan negara bukan pajak (PNBP) secara komersial, sehingga beban operasional lebih besar dari pendapatan.
Permintaan maaf dan penjelasan rinci ini diharapkan dapat memperjelas kondisi keuangan BGN dan memulihkan kepercayaan mitra program MBG. Dengan adanya revisi anggaran dan komitmen pembayaran, BGN optimistis tunggakan dapat segera dilunasi. BGN punya tunggakan Rp 1,6 triliun pada tahun anggaran 2025, ini rinciannya yang menjadi catatan penting bagi pengelolaan program prioritas nasional ini.
