FaktaHari – 11 November 2026 | Isu pelindungan menjadi sorotan utama pada awal pekan ini. Di Jakarta, dua peristiwa berbeda namun sama-sama menyangkut pelindungan berlangsung hampir bersamaan: enam saksi dalam perkara dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto mengajukan permohonan pelindungan kepada Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban (LPSK), sementara pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan yang telah diundangkan pada 28 Oktober 2026.
Enam Saksi Penyadapan Mengadu ke LPSK
Ketua LPSK Achmadi mengungkapkan bahwa permohonan pelindungan dari enam saksi tersebut telah diterima sejak Jumat, 6 November 2026. Hingga Selasa, 10 November 2026, permohonan masih dalam proses penelaahan mendalam. LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik yang menangani perkara dugaan penyadapan terhadap nomor Presiden dan sejumlah pejabat negara lainnya.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi dalam keterangan resminya, Selasa (10/11/2026).
Dalam menelaah permohonan, LPSK mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban. Penilaian mencakup pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta kerentanan dan situasi khusus para saksi. LPSK tidak menutup kemungkinan bertambahnya jumlah saksi yang mengajukan permohonan seiring perkembangan proses hukum.
Diketahui, Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi sebagai tersangka dalam kasus ini: eks Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Eko Hadi Santoso, serta Irjen Slamet Uliandi. Mereka diduga melakukan penyadapan ilegal, penghapusan data, dan akses ilegal terhadap nomor Presiden dan sejumlah pejabat negara. Motif penyadapan yang diduga terjadi sejak 2025 belum diungkap ke publik.
UU Pelindungan Ketenagakerjaan Resmi Berlaku
Di sisi lain, pemerintah secara resmi menerbitkan dan memberlakukan UU Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan. Dokumen setebal 313 pasal dan 23 bab tersebut dapat diakses dan diunduh masyarakat melalui Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa keterbukaan akses ini penting agar pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja memahami hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur. “Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya,” ujarnya dalam siaran pers, Senin (9/11/2026).
UU ini mengatur berbagai aspek ketenagakerjaan, mulai dari kesempatan dan perlakuan yang sama, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, penempatan tenaga kerja, tenaga kerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pelindungan, pengupahan, kesejahteraan, hubungan industrial, pemutusan hubungan kerja (PHK), dana cadangan pesangon, pembinaan, pengawasan, penyidikan, hingga ketentuan pidana.
Salah satu ketentuan baru yang menonjol adalah kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan pesangon sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi PHK. Yassierli menekankan bahwa pelindungan ketenagakerjaan harus mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, dari persiapan memasuki dunia kerja hingga pekerja purna kerja.
Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI) menyambut baik terbitnya undang-undang ini. Presiden ASPIRASI Mirah Sumirat menyatakan apresiasi kepada Presiden Prabowo Subianto dan berharap pemerintah melibatkan serikat pekerja secara substantif dalam penyusunan peraturan pelaksanaan. “Jangan sampai peraturan turunan justru mengurangi, mempersempit, atau mengaburkan semangat pelindungan yang telah dibangun melalui undang-undang ini,” tegasnya.
UU Nomor 27 Tahun 2026 disetujui bersama DPR dan Pemerintah pada Rapat Paripurna 6 Oktober 2026, disahkan Presiden pada 28 Oktober 2026, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU baru ini.
Kesimpulan
Dua peristiwa ini menunjukkan bahwa pelindungan merupakan fondasi penting dalam kehidupan bernegara, baik bagi saksi yang mengungkap kasus besar maupun bagi pekerja yang menjadi tulang punggung ekonomi. LPSK terus menelaah permohonan para saksi penyadapan, sementara pemerintah dan serikat pekerja bersiap mengawal implementasi UU Pelindungan Ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja benar-benar terwujud di lapangan.
