FaktaHari – 09 November 2026 | Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 9 November 2026, untuk membahas antisipasi bencana hidrometeorologi menjelang musim penghujan. Rapat ini dihadiri sejumlah menteri dan kepala lembaga, termasuk Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Fokus utama rapat adalah mempersiapkan langkah-langkah mitigasi bencana yang sering terjadi saat musim hujan.
Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani menyatakan bahwa rapat ini membahas antisipasi bencana secara menyeluruh. “Tentang antisipasi bencana ya hari ini,” ujarnya kepada wartawan sebelum rapat dimulai. Ia menambahkan bahwa Presiden juga mengundang menteri lain untuk mengikuti rapat terbatas tersebut. Menurutnya, koordinasi lintas sektor menjadi kunci dalam menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, menjelaskan bahwa Kementerian Sosial akan menyediakan program Kampung Siaga Bencana, dukungan logistik di 800 titik di desa rawan bencana, pendirian dapur umum, pemberian bantuan sosial pascabencana, serta bantuan kebencanaan lainnya. “Bantuan kebencanaan meliputi isian rumah, kemudian pemberdayaan, dan jadup (jatah hidup) setiap individu selama tiga bulan,” kata Gus Ipul. Ia menekankan pentingnya koordinasi berdasarkan perkiraan cuaca dari BMKG agar antisipasi dapat dilakukan secara bersama-sama.
Sementara itu, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebutkan bahwa rapat juga membahas insentif pajak, khususnya PPN menjelang Natal dan Tahun Baru. “Nanti detailnya nanti kita uraikan ya,” tuturnya. Pembahasan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada aspek teknis kebencanaan, tetapi juga mempertimbangkan dampak ekonomi dari potensi bencana.
Di sisi lain, penanganan bencana juga menyentuh aspek hukum. Jaksa Penuntut Umum dari Kejari Samosir mengajukan banding atas vonis terhadap Fitri Agust Karo-karo, eks Kepala Dinas PMD Samosir, dalam kasus korupsi bantuan bencana. Jaksa menilai putusan hakim jauh dari tuntutan empat tahun penjara. Kasi Intel Kejari Samosir, Juna Karo-karo, menyatakan bahwa banding dilakukan karena adanya perbedaan penerapan pasal. Jaksa menggunakan dakwaan primer Pasal 2 UU Tipikor, namun majelis hakim memutus berdasarkan dakwaan subsider Pasal 3 UU Tipikor. Perbedaan ini berkaitan dengan konstruksi tindak pidana yang didakwakan. Memori banding akan diserahkan ke PN Medan sesuai jadwal yang ditentukan.
Selain itu, korban bencana berhak mendapatkan hunian sementara (huntara) dan bantuan perbaikan rumah. Hal ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam pemulihan pascabencana. Di tingkat daerah, Jepara juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana hidrometeorologi, mengantisipasi banjir dan longsor yang kerap terjadi saat musim penghujan. Langkah ini sejalan dengan arahan presiden agar seluruh daerah melakukan persiapan dini.
Dengan berbagai langkah yang disiapkan, pemerintah berharap dapat meminimalisir dampak bencana hidrometeorologi. Koordinasi antara BMKG, kementerian, dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan antisipasi. Masyarakat juga diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan mengikuti informasi resmi dari BMKG. Sinergi semua pihak diharapkan mampu mengurangi risiko bencana dan mempercepat pemulihan jika bencana terjadi.
