FaktaHari – 07 November 2026 | Mantan Kapolri Jenderal (Purn) Bambang Hendarso Danuri menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah perwira tinggi Polri. Dalam pernyataan sikapnya mewakili Persatuan Purnawirawan (PP) Polri, Bambang Hendarso menegaskan bahwa tindakan tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap institusi dan sumpah Bhayangkara. “Kami yang pensiun terpikir terlintas pun tidak untuk berkhianat kepada institusi. Masa ada yang masih aktif berkhianat kepada Presiden, luar biasa ini,” ujar Bambang Hendarso saat memberikan keterangan pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Bambang Hendarso usai beraudiensi dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Lobby Utama Gedung Rupatama Mabes Polri. Dalam pertemuan itu, PP Polri menyatakan dukungan penuh terhadap langkah tegas Kapolri dalam menindak dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, pengambilan data elektronik, dan akses ilegal yang melibatkan oknum anggota Polri. Menurut Bambang Hendarso, keberanian Polri membongkar kasus ini dari dalam tubuhnya sendiri adalah bukti bahwa institusi masih memiliki integritas dan tidak mentolerir pelanggaran, siapa pun pelakunya.
Bambang Hendarso mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi dan komunikasi sejak menerima informasi mengenai peristiwa tersebut. Sebelumnya, PP Polri juga menerima penjelasan langsung dari Wakapolri Komjen Wahyu Hadiningrat yang ditugaskan Kapolri untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan penanganan perkara. “Kami prihatin dan sedih dengan peristiwa ini,” tegasnya.
Meski demikian, Bambang Hendarso memberikan apresiasi tinggi kepada Kapolri Suyudi Ario Seto yang dinilai berani dan tegas mengambil tindakan hukum terhadap oknum anggota yang diduga melakukan pelanggaran pidana. “Apa yang disampaikan Bapak Kapolri kepada kami bahwa ini bukan persaingan antara Kapolri dan mantan Kapolri. Ini murni ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh oknum-oknum anggota Polri. Dengan kejelian dan keberanian Bapak Kapolri, beliau melakukan tindakan tegas,” papar Bambang Hendarso.
Dalam kesempatan itu, Bambang Hendarso juga menyampaikan tujuh pesan moral mewakili sikap mantan Kapolri. Pertama, menyampaikan rasa keprihatinan yang sangat mendalam atas terjadinya peristiwa yang seharusnya tidak perlu terjadi. Kedua, mendukung dan mengapresiasi langkah penegakan hukum yang dilakukan Kapolri dengan tetap menjunjung tinggi asas equality before the law, presumption of innocence, profesionalisme, akuntabilitas, dan transparansi. Ketiga, mendukung upaya pimpinan Polri dalam menjaga soliditas seluruh anggota kepolisian. Keempat, mendukung penguatan kerja sama dan koordinasi dengan TNI, lembaga, badan, dan kementerian terkait. Kelima, menyampaikan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan terhadap tugas-tugas Kapolri dengan tagline Polisi Bersama Masyarakat.
Kasus ini mencuat setelah terungkapnya dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi. Penyadapan tersebut diduga menyasar komunikasi Presiden Prabowo Subianto. Presiden pun disebut telah menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. “Kita tunggu ya,” ujar Presiden singkat saat dimintai tanggapan.
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa penanganan perkara ini murni penegakan hukum dan tidak berkaitan dengan persaingan atau kepentingan tertentu di internal institusi. “Kami ingin Polri tetap solid dan tetap menjadi sandaran masyarakat. Kami meyakinkan bahwa ini semua murni dalam bentuk penegakan hukum dan tidak ada kaitannya dengan persaingan atau apa pun,” tegas Kapolri. Ia juga menginstruksikan seluruh jajaran Polri untuk tetap fokus menjalankan tugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
Bambang Hendarso berharap peristiwa ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh anggota Polri dalam mengemban amanah sebagai Bhayangkara negara. “Sekali Bhayangkara tetap Bhayangkara, sekali tetap berjuang tetap berjuang,” pungkasnya. Sikap tegas Bambang Hendarso dan PP Polri ini menegaskan bahwa institusi Polri harus bersih dari oknum yang berkhianat, sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat integritas dan kepercayaan publik.
